SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

Setiap manusia hidup bermasyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Guna menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan maka di dalam masyarakat diperlukan adanya kaidah maupun pedoman, tertulis dan tidak tertulis. Kaidah diciptakan guna menjamin terciptanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bersama dalam suatu masyarakat serta bangsa akan menjadi kacau, mana kala tidak didasarkan pada nilai-nilai serta norma.

Norma ialah suatu ukuran yang dipatuhi seseorang pada hubungannya dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya, suatu ukuran maupun patokan bagi seseorang dalam bertindak juga bertingkah laku dalam masyarakat. Hukum ialah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Selain norma hukum, ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Norma hukum dengan sanksinya ditegakkan oleh negara untuk mengatur tata tertib kehidupan bemasyarakat. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum. 

Pengertian sistem

Pemahaman umum mengenai sistem ialah suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari bagian yang berhubungan. Kata “sistem” yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian sistem pada penerapannya tidak bersumber pada satu disiplin ilmu yang mandiri, tetapi dapat pula berasal dari pengetahuan, seni, maupun kebiasaan, seperti sistem mata pencaharian, sistem tarian, sistem perkawinan, sistem pemerintahan, dan sistem hukum.

Pengertian sistem menurut beberapa ahli sebagai berikut.

1. Musanef. Sistem ialah kelompok bagian yang bekerja bersama guna melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak maupun tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya mendapat gangguan. 
2. W.J.S. Poerwadarminta. Sistem ialah sekelompok bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama untuk melakukan suatu maksud  
3. Prof. Sumantri. Sistem ialah suatu sarana yang menguasai keadaan serta pekerjaan agar dalam menjalankan tugas secara teratur ataupun suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan serta berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan.

Pengertian hukum
 

Hukum ialah salah satu dari norma dalam masyarakat. Berbeda dari
tiga norma lainnya, norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang hendak dikaji. Prof. Claude du Pasquier dalam bukunya yang berjudul Introduction ala théorie general et ala philosophie du Droit mengumpulkan 17 definisi hukum yang masing-masing menonjolkan segi tertentu dari hukum. Mari kita pelajari beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka berikut.

1. E. Utrecht. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia (1953), beliau mencoba membuat suatu batasan sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. Menurutnya, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. 
2. Achmad Ali. Hukum ialah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.  
3. Immanuel Kant. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. 
4. Leon Duguit. Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. 
5. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Sistem hukum
 

Sistem hukum ialah suatu perangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori para pakar yang memiliki perhatian terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, peradilan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara hukum. Sistem hukum dan peradilan saling berkaitan, keduanya membentuk suatu sinergi kerja di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.
 

Menurut Fuller, ada delapan persyaratan untuk adanya suatu sistem hukum. Delapan asas yang dinamakan principles of legality itu adalah

1. suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;
2. peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut karena jika itu terjadi, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku;
4. peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya;
7. tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi;
8. harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Tujuan dan tugas hukum
 

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar hukum yang ada akan dikenai sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum.
 

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.
 
Adapun hukum mempunyai tugas-tugas sebagai berikut.

1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat.
2. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat.
3. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat.

Unsur-unsur, sifat, dan ciri-ciri hukum
 

Dari beberapa perumusan tentang pengertian hukum di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur:

1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat,
2. peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib,
3. peraturan itu bersifat memaksa, dan
4. sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman.
 

Sifat hukum yang demikian itu menunjukkan ciri-ciri hukum, yaitu

1. adanya perintah dan atau larangan,
2. perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang, dan
3. adanya sanksi atau hukuman.

Asas hukum
 

Asas hukum terdiri atas asas hukum umum dan asas hukum khusus. 

1. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum. P. Scholten mengemukakan adanya lima asas hukum umum yang berlaku universal pada semua sistem hukum. Asas tersebut ialah asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Asas kepribadian ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia. Asas persekutuan menghendaki adanya persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat. Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang ialah sama dalam hukum (equality before the law). Keadilan merupakan realisasi dari asas kesamaan. Adapun asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidaksamaan. Keempat asas di atas didukung oleh pemikiran bahwa dimungkinkan untuk memisahkan antara baik dan buruk yang terkandung dalam asas pemisahan antara baik dan buruk. 
2. Asas hukum khusus ialah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, contohnya,

• dalam hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda, abus de droit, dan asas konsensualisme;
• dalam hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah atau asas nebis in idem.

Tata hukum dan sistem hukum nasional
 

Sekarang ini, tak ada suatu bangsa didunia ini yang tidak mempunyai hukumnya sendiri. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban hukum bagi suatu masyarakat dalam suatu negara sehingga tercapai ketertiban dan ketentraman dalam negara tersebut. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara saat ini.
 

Konsep negara hukum terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara bersangkutan. Berdasarkan literatur lama, pada dasarnya sistem hukum di dunia terdiri atas dua kelompok besar, yaitu sistem hukum Eropa-Kontinentaldan sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam perkembangannya, terdapat juga sistem hukum lain, seperti sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis, dan sistem-sistem hukum yang menggabungkan sistem-sistem hukum di atas.

M. Tahir Azhary membagi konsep negara hukum menjadi lima macam.

1. Rule of Law, yakni konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon. Misalnya, Inggris dan Amerika Serikat.
2. Rechtsstaat, yakni konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa-Kontinental, seperti Belanda, Jerman, dan Prancis.
3. Socialis legality, yakni konsep negara hukum yang diterapkan di negara negara komunis.
4. Konsep negara hukum Pancasila, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.
5. Nomokrasi Islam, yakni konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.

Indonesia ialah negara hukum
 

Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara hukum”. Untuk mewujudkan negara hukum, maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional mutlak diperlukan.

 

Menurut pendapat Prof. R. Djokosutono, S.H., negara hukum ialah negara yang mendasarkan pada kedaulatan hukum. Sementara itu, Prof. Padmo Wahyono, berpendapat bahwa suatu negara dikatakan negara hukum jika segala tindakan penguasa (negara) dapat dipertangungjawabkan secara hukum. Indikasi lain yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di antaranya, sebagai berikut.
 

a)  Pembukaan UUD RI Tahun 1945

1. Alinea pertama: “... kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kalimat tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal demikian berarti sesuai dengan ciri dan prinsip negara hukum ialah pengakuan adanya HAM.
2. Alinea kedua: “ ... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Negara yang merdeka, adil, dan makmur merupakan bagian integral dari cita-cita negara hukum.
3. Alinea keempat: “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab ... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adanya perkataan “adil dan keadilan sosial” merupakan indikasi dari adanya negara hukum karena tujuan hukum ialah menciptakan keadilan.

2)  Pasal-pasal UUD RI Tahun 1945

1. Pasal 4 ayat (1): “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. 
2. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
4. Pasal 28I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. 
5. Pasal 28I ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pembangunan hukum nasional
 

Pasal I Aturan Peralihan UUD RI Tahun 1945 berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Jadi, selama peraturan perundang-undangan yang baru belum ada maka segala peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan perundang-undangan zaman kolonial dapat diberlakukan. Ketentuan ini bersifat sementara, dalam pengertian bangsa Indonesia harus segera melakukan pembangunan hukum agar tercipta peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sendiri dari bangsa Indonesia, bukan warisan kolonial.
 

Hukum nasional yang merupakan warisan hukum kolonial, antara lain,

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagian besar telah dikodifikasi dalam suatu kitab undang-undang, yaitu KUH Pidana. Sebagian lagi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan lalu lintas, peraturan tentang tindak pidana subversif, dan tindak pidana terorisme. Selain sudah terkodifikasi, hukum pidana kita juga telah diunifikasi, artinya berlaku bagi semua golongan rakyat Indonesia.
 

Pembangunan hukum nasional Indonesia didasarkan pada UUD 1945 sebagai hukum dasar nasional, sedangkan Pancasila digunakan sebagai sumber hukum dasar nasional. Salah satu hasil pembangunan hukum nasional Indonesia ialah telah disusunnya sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan RI. Hal itu tertuang dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi setelah terbentuknya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya diatur tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
 

Prinsip pembentukan peraturan hukum nasional adalah bahwa peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan atau mencabut peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah. Dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah dikesampingkan (lex posterior derogat priori). Apabila peraturan yang lebih tinggi tingkatnya bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, maka berlaku peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Untuk peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut (lex specialis derogat lex generalis). Pembentuk peraturan perlu bersepakat bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan sederajat yang mengatur bidang-bidang khusus, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang umum yang berkaitan dengan bidang khusus tersebut dikesampingkan. Dengan demikian, pembentuk peraturan perundang-undangan (perancang) dituntut untuk selalu melakukan tugas pengharmonisan dan sinkronisasi dengan peraturan yang ada dan/atau terkait pada waktu menyusun peraturan.
 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut ialah UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden No. 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan program Legislasi Nasional; Peraturan Presiden No. 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; serta Peraturan Presiden No. 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
 

Seiring dengan hal tersebut, Pasal 53 ayat (3) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa pemohon pengujian UU terhadap UUD 1945 harus menguraikan dalam permohonannya mengenai pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, dan atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Proses pembuatan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan memegang peranan yang cukup penting dalam menentukan eksistensi jati diri suatu undang-undang/peraturan perundang-undangan hukum nasional.
 

Peraturan perundang-undangan ditaati secara spontan, bukan dengan paksaan. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar berlaku yang baik. Biasanya ada tiga dasar agar suatu peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, serta filosofis.
 

Van der Vlies dan Prof. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas-asas formal dan material. UU No. 10 tahun 2004 menetapkan asas formal pembentukan peraturan perundangan meliputi:

1. kejelasan tujuan,
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
4. dapat dilaksanakan,
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6. kejelasan rumusan, dan
7. keterbukaan.

Sementara, asas material pembentukan peraturan perundangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UU No. 10 tahun 2004 adalah

1. pengayoman,
2. kemanusiaan,
3. kebangsaan,
4. kekeluargaan,
5. kenusantaraan,
6. bhinneka tunggal ika,
7. keadilan,
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
9. ketertiban dan kepastian hukum, dan atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penggolongan hukum
 

a. Menurut sumber hukum
 

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Menurut Tjipto Rahardjo, sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung dapat melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo terbagi atas dua hal.

1. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.
2. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Berikut macam-macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia

 

1.  Kebiasaan hukum tidak tertulis.  

Kebiasaan ialah sumber hukum tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Di dalam masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis (kebiasaan) diakui sebagai salah satu norma hukum yang dipatuhi. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Hukum tidak tertulis dipatuhi karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam undang-undang. 

 

2.  Doktrin. 

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Ketika akan menetapkan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut atau mengutip pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Doktrin bisa menjadi sumber hukum formal apabila digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara melalui yurisprudensi di mana doktrin tersebut menjadi alasan atau dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut. 

 

3.  Undang-undang.   

Pengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. 

1. Undang-undang dalam arti material ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap warga negara secara umum. Di dalam UUD 1945, dapat kita jumpai beberapa contoh, seperti undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. 
2. Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan penguasa yang dilihat dari bentuknya dan cara terjadinya dapat disebut undang-undang. Jadi, undang-undang dalam arti formal merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya. Misalnya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (amendemen) yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jadi, undang-undang yang dibentuk oleh presiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagai sumber hukum formal karena dibentuk oleh yang berwenang sehingga derajat peraturan itu sah sebagai undang-undang. 

4.  Yurisprudensi. 

Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakimlainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Munculnya yurisprudensi dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang kurang maupun tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itu, hakim membuat maupun membentuk hukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim terdahulu, khususnya tentang perkara-perkara yang sedang dihadapinya.

Diakuinya yurisprudensi sebagai sumber hukum didasarkan pada bunyi Pasal 22B Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) atau ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Hal itu sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hanya hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

 

5. Traktat
Traktat ialah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya. Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Hal ini disebut pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Traktat dapat dibedakan menjadi dua.

1. Traktat bilateral ialah perjanjian yang diciptakan oleh dua negara. Traktat ini bersifat tertutup karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misalnya, Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.
2. Traktat multilateral ialah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari dua negara. Contohnya, perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO). Apabila ada traktat multilateral yang memberikan kesempatan pada negara-negara yang semula tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Menurut sasarannya

1. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu. 
2. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa kecuali. Contohnya, UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan.
3. Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan lain. Contohnya, UU No. 2/1958 tentang Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC.

c. Menurut Bentuknya

1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tertulis, resmi, dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contohnya, UUD 1945. Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan dan yang belum dikodifikasikan. Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. 
2. Hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat atau hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.